Bencana Alam dan Mitigasi

Adanya kejadian gempa dan Tsunami di jepang kembali mengingatkan pentingnya kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi bencana.  Gempa bumi dan Tsunami yang terjadi 11 Maret 2011 di wilayah Miyagi dan sekitarnya merupakan bencana gempa dan tsunami terbesar sepanjang sejarah di Jepang.

Berikut ini adalah salinan hasil diskusi pada ”Kulmil PPI Jepang” dan beberapa diskusi lainnya yang mudah-mudahan banyak manfaat dan tambahan pengetahuan buat semuanya.

Bencana (disaster) merupakan akibat (consequence) dari dua komponen, yaitu

“bahaya” (hazard) dan “tingkat risiko” (risk).

Bahaya adalah potensi aksi penyebab bencana, sedangkan tingkat risiko adalah situasi (pada individu, wilayah, komunitas, dsb) yang menentukan kemungkinan tercipta atau tidaknya suatu bencana. Pendekatan perhitungan risiko (risk) adalah fungsi dari “hazard”, dimana variabel ini cenderung tidak bisa dikendalikan , dan juga tingkat kerentanan. Dalam kasus gempa dan tsunami Jepang misalnya, meskipun Jepang telah melakukan prevensi yang bagus, hazard yang muncul ternyata jauh melebihi perkiraan sehingga terciptalah bencana tersebut.

ALARP adalah singkatan dari “as low as reasonably practicable”, ujung bawah adalah “acceptable risk”, sisi atas “unaccepatble risk”, dan di antara keduanya adalah “tolerable risk” [dari Smith & Petley (2009)];

Digambarkan sebagai segitiga terbalik yang ujung runcingnya di bawah, makin ke atas makin lebar; ujung bawah adalah “acceptable risk”, sisi atas “unaccepatble risk”, dan di antara keduanya adalah “tolerable risk” [dari Smith & Petley (2009)];

Ada hubungan antara individual preparedness dengan banyaknya elderly people seperti yang terjadi di Jepang.  Didasarkan pada data yang menyatakan bahwa 50% lebih korban adalah manula (>65 tahun)

Salah satu hal yang paling sulit di dalam manajemen bencana adalah menyamakan persepsi tentang “seberapa berbahayanya sebuah bencana” (risk perception). Mungkin semua sepakat bahwa banjir adalah bencana. Tetapi bagi mereka yang tidak punya pilihan, misalnya karena kemiskinan dan harus tinggal di tepi sungai, maka “level bahaya” itu secara sadar mereka turunkan karena pilihan alternatifnya berarti tidak punya tempat tinggal. Bahkan, bagi sebagian masyarakat Bojonegoro di DAS B Solo hilir, banjir (pada level tertentu) membuat mereka panen ikan dan menjadikan sawah mereka subur.

Pembangunan ketahanan dan mengurangi risiko bencana (disaster risk reduction) bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan kombinasi dari kepedulian (awareness) dan kesiapsiagaan (preparedness) dari tiga pihak, yaitu individu, masyarakat dan pemerintah.

Jadi individu, masyarakat dan pemerintah harus dengan sadar mau mengambil peran. Di Jepang usaha bersama dalam membangun ketahanan tersebut diaplikasikan dalam konsep “self-help, mutual support dan public assistance”.  Secara umum target dari manajemen bencana ada 3, yaitu tidak ada korban jiwa (zero casuality), kerusakan seminimal mungkin (minimum damage) serta pemulihan situasi secepat mungkin (immediate recovery).

Tindakan mitigasi bencana meliputi tindakan struktural (hard countermeasure) maupun non-struktural (soft countermeasure). Tindakan struktural adalah pembangunan infrastruktur, perlindungan, sedangkan non-struktural adalah tindakan untuk meningkatkan pemahaman semua pemangku kepentingan akan besarnya potensi bahaya, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bahaya datang. Hasil survey di Jepang (Ikeda, 2010), ketergantungan pada insfrastruktur perlindungan terbukti menurunkan kepekaan alami manusia untuk melindungi dirinya sendiri.

Faktor utama yang bisa mengurangi bencana (disaster risk reduction), atau sebaliknya (mengakibatkan dampak bencana semakin besar) adalah manusia (Wisner, 2010). Umumnya, manusia, secara individual maupun kelompok, tidak bersungguh-sungguh belajar dari bencana sebelumnya dan kembali mengulangi jalur yang sama menuju bencana yang sama atau bahkan lebih besar.

Perlu ditekankan bahwa kemampuan manajemen bencana oleh pemerintah daerah sangat mendesak untuk ditingkatkan mengingat karakterisitik potensi bahaya dan tingkat risiko khas untuk masing-masing daerah, termasuk juga perilaku social masyarakatnya. Misalnya untuk kasus banjir di Indonesia. Kita sepakat bahwa banjir adalah bencana dan kita tahu salah satu penyebabnya timbulnya banjir adalah lantaran adanya pemukiman-pemukinan di bantaran sungai.

Namun kondisi ekonomi membuat warga yang tinggal di bantaran sungai enggan pindah meski dia tahu itu berbahaya buat dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Disisi lain ada pula sebagian masyarakat yang menilai banjir (pada level tertentu) itu bisa mendatangkan keuntungan. Hal semacam itulah yang melandasi anggapan bahwa salah satu poin yang paling sulit diatasi dalam manajemen bencana adalah menyamakan persepsi bahaya (risk perception).

Indoensia sejak terjadi gempa dan Tsunami Aceh 2004, sudah banyak membuat kemajuan yang berarti.  Sekarang platform penanggulangan bencana secara nasional sudah mencakup sebelum bencana, ketika bencana, dan setelah bencana.

Bukan hanya emergency, recovery dan rehabilitation, tetapi mencakup mitigasi dan preparedness. UU-nya adalah UU No. 24/2007, diikuti beberapa peraturan pelaksanaan di bawahnya, seperti pembentukan BNPB, BPBD, lalu Rencana aksi nasional, rencana aksi daerah, dst. Tinggal koordinasi antar instansi yang terkait dan keseriusan dalam menjalankannya.

Keselamatan sangat tergantung pada keputusan individu untuk mengambil tindakan pada situasi yang mengancam keselamatan pribadi terletak di tangan diri sendiri.  Latihan evakuasi, dan langkah penanggulangan bencana itu hanya acuan saja.  Acuan-acuan yang diberikan ini diharapkan bisa membantu kita untuk selamat.

Selain itu, Indonesia sudah memiliki SNI untuk bangunan tahan gempa, Namanya: SNI-1726-2002: Tatacara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah Dan Gedung. Ada juga petunjuk pelaksanaan teknisnya utk rumah sederhana”  Masing2 daerah memiliki karakteristik bencana yang berbeda dan masing2 perlu implementasi yang khas.  Yang diperlukan sekarang adalah “law enforcement” yang ketat, khususnya apabila menyangkut individual property.  Hal penting lain adalah bagaimana caranya supaya acuan-acuan semacam ini diketahui masyarakat umum, diseminasi informasi.

Intervensi hasil-hasil riset dalam mitigasi bencana, secara umum diharapkan terkait dengan tiga aspek, yaitu: identifikasi potensi bencana (kapan, dimana, seberapa besar), teknologi perlindungan (kekuatan, material dan bentuk struktur), serta teknologi tanggap darurat (peralatan penyedia air bersih, struktur bangunan instan darurat, sistem komunikasi, sistem informasi dan identifikasi tingkat bencana/GIS, dll).

“One US dollar spent by the United States Federal Emergency Management Agency (FEMA) on hazard mitigation saves an estimated US$ 4 on average in future benefits according to a study of FEMA grants (including for retrofitting, structural mitigation projects, public awareness and education and building codes)” [Benson, Provention Consortium, 2007];

Kutipan di atas adalah salah satu contoh ilustrasi “benefit” secara ekonomi (baca: dampak positif) dari tindakan mitigasi bencana dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting mengintegrasikan perencanaan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Kunci utama pengurangan resiko bencana adalah menjaga kepedulian (awareness) yang berkesinambungan dari generasi ke generasi agar tercipta kesiapsiagaan (preparedness) terhadap potensi ancaman bahaya (hazard) di wilayah masing-masing. Prinsipnya adalah dengan “pendidikan” yang konsisten dan terus menerus, tersistem melalui berbagai cara dan media.

Dari diskusi kecil terungkap pula istilah “kelenturan” oleh Pak Harsono, peneltii senior Oceanologi – LIPI.  Jadi tidak saja kerentanan suatu masyarakat, melainkan juga tingkat kelenturan sangat menentukan suatu proses mitigasi dan recovery suatu bencana.  Masyararakat yang tingkat kelenturannya cukup tinggi akan mampu adaptasi cepat dengan kajdian gempa yang baru saja terjadi.  Mereka cepat tanggap dan pulih dengan sendirinya.

Kaidah bencana: “Bencana terjadi ketika manusia lengah”. Bencana-bencana yang sifatnya “low frequency high consequence” atau “low frequency high impact”, semacam tsunami, justru sering menimbulkan jumlah korban yang sangat besar. Frekuensi kejadiannya yang sangat jarang membuat orang lupa, atau bahkan orang tidak tahu lagi karena sdh berganti generasi. Apalagi kalau sampai seribu tahun, mungkin sdh berganti 10 atau 12 generasi. Ketika generasi yang baru saja mengalami bencana, contoh tsunami, kembali lagi bertempat tinggal di lokasi yang pernah terlanda tsunami (dengan alasan tsunami masih akan terjadi 200 tahun lagi), maka sesungguhnya yang bersangkutan sedang menanam bencana untuk generasi penerusnya yang tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka tinggal di wilayah yang sangat rawan bencana.

Terakhir, terima kasih untuk narasumber utama, Pak Dinar, moderator diskusi, Mas Aghny dan narasumber lainnya yang telah menambah pengetahuan dan wawasan akan pentingnya mitigasi bencana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: