Cegah Banjir, Situ Harus Dibenahi

Gubernur Jabar : Cegah Banjir, Situ Harus Dibenahi

Revitalisasi situ sekarang perlu dilakukan. Langkah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terulangnya bencana banjir besar di Jabotabek, Revitalisasi situ (danau kecil) di wilayah sekitarnya harus dipercepat, . tetapi dari 150 situ yang ada, baru 24 yang telah dipulihkan fungsinya sebagai tempat penampungan air. Keberadaan kondisi Jabar merupakan daerah hulu, sehingga harus dilakukan penghutanan kembali di situ-situ.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, seusai menghadiri pertemuan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin sore, 22 Desember 2008.

Masalah yang dihadapi terang Gubernur akibat dampak alih fungsi lahan yang tidak terkendali, proyek revitalisasi situ membutuhkan dukungan pendanaan yang besar.

Adanya hal tersebut, perlu ada kontribusi dari Pemerintah Pusat, apalagi proyek itu mencakup wilayah tiga propinsi sekaligus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bertemu dan menentukan anggaran, berapa untuk pemerintah pusat dan berapa daerah. Kita tinggal duduk bersama karena APBN sudah ditetapkan,

Ada sejumlah kawasan vital yang tidak bisa dikontrol penuh daerah terkait dengan kewenangannya, seperti kawasan lindung di wilayah Bopunjur justru di bawah kendali Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Badan Pengendali Daerah Aliran Sungai (BP DAS), termasuk wilayah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung-Cisadane, yang notabene di bawah pengawasan instansi pusat, begitu juga dengan kawasan perkebunan yang banyak dikuasai BUMN (PTPN). Kondisi tersebut jelas sangat menyulitkan daerah dalam menangani permasalahan banjir secara holistik dan terkoordinasi.

Terbitnya Perpres Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, sambung Gubernur merupakan payung hukum bagi penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur sebagai suatu kesatuan ekologis., untuk itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan segera menindaklanjuti ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan kawasan tersebut.

Peraturan tersebut, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dimana Kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah pada Kawasan Jabodetabekpunjur.

Kehadiran Perpres tersebut, diharapkan terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah pada kawasan Jabodetabekpunjur serta terkembangkannya perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien.

Kebijakan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur diarahkan pada keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang kawasan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup,” jelas Heryawan.

Strategi penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, imbuh Gubernur nantinya dikembangkan untuk mendorong terselenggaranya pertama, Pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Kedua, pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air tanah dan air permukaan serta menanggulangi banjir dan ketiga pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah.

Ke depan permasalahan banjir, optimis dapat tertangani dengan baik. Apalagi ada niat yang sama dari tiga Provinsi yaitu Jabar, DKI Jakarta dan Banten untuk bersama-sama mengatasi banjir.

Khusus Jawa Barat, ada sejumlah kebijakan dan program, baik yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan, antara lain : sosialisasi pentingnya kawasan konservasi yang melibatkan stakeholder di wilayah terkait, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengendalian Bopunjur, penetapan Perda mengenai pengendalian kawasan konservasi, .Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lindung (GNRHL) yang sudah mencapai 400 hektar dari 2500 hektar di wilayah Cianjur, Bogor dan Depok, serta penertiban bangunan di kawasan puncak yang meliputi 9 kecamatan, antara lain; 6 kecamatan di Kab.Cianjur dan 3 kecamatan di Kab. Bogor, 5.

Kebijakan dan program berikutnya : menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 dengan proporsi 45 persen kawasan lindung dan 55 persen kawasan budidaya, termasuk diantaranya rencana konservasi DAS Ciliwung-Cisadane, serta menyusun Rencana Aksi Penanganan Bopunjur Tahun 2005 yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Pemprov. Jabar, dalam rangka mendukung kebijakan dan program penanganan dan pengendalian banjir akan segera melakukan langkah jangka pendek diantaranya mengoptimalkan kapasitas saluran di sekitar hilir sungai, irigasi dan drainase dengan cara melakukan pengerukan, pelebaran alur sungai dan memperkokoh tanggul.

Kegiatan dan program selanjutnya yang akan dilaksanakan, ujar Gubernur adalah melakukan pendekatan dengan masyarakat di daerah hulu untuk berperan aktif menanam tanaman produktif di lahan kritis. Pelibatan aktif masyarakat juga dimaksudkan untuk mengubah perilaku dan mengapresiasi betapa pentingnya menjaga lingkungan.

Sumber : release Humas Setda Pemprov. Jabar, Selasa, 23 Desember 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: